Merebaknya Covid-19 berimbas pada penutupan banyak hotel. Masalah di sektor perhotelan ini telah memangkas penerimaan daerah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Dedi Taufik mengatakan 575 hotel di Jawa Barat tutup akibat pandemi virus corona. Tingkat hunian hotel menurun drastis.

Perhotelan berada di garis depan sektor yang terpukul pandemi corona. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif Covid-19 pertama pada awal Maret lalu, bisnis penerbangan mulai suram. Apalagi setelah sejumlah daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Buntutnya, pariwisata dan perhotelan mengekor.

Hingga kemarin, misalnya, jumlah hotel yang menutup operasionalnya untuk sementara waktu di Solo makin bertambah. “Saat ini ada 12 hotel berbintang yang memutuskan tutup sementara waktu,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Surakarta Abdullah Soewarno di Solo.

Jumlah tersebut melonjak tajam. Pekan sebelumnya, PHRI mencatat baru empat hotel di Kota Solo yang terpaksa tutup sementara karena kesulitan bertahan di tengah merebaknya Covid-19. Akibatnya, sekitar 1.000 karyawan terpaksa dirumahkan.

Menurut Abdullah, saat ini hanya sebagian karyawan yang bekerja, itupun tidak sebulan penuh. “Mereka digaji sesuai dengan hari kerja tersebut,” katanya. Bahkan, sistem kerja tersebut tidak hanya diterapkan pada hotel yang tutup sementara, juga pada hotel-hotel yang masih bertahan buka.

Hotel yang masih beroperasi tadi, tingkat kunjungannya hanya 10 – 15 persen. Untuk  memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung, PHRI mengimbau hotel-hotel selalu menerapkan protokol kesehatan, di antaranya pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer, dan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kamar serta ruang publik.

Public Relations and Event Manager Alila Hotel Solo Tesa Pujiastuti mengatakan hotelnya sudah tidak melayani tamu sejak 1 April 2020 dan rencananya akan berlangsung hingga 31 Mei 2020. Penutupan sementara ini merupakan kebijakan langsung dari manajemen pusat. “Semoga akhir Mei bisa kembali beroperasi. Kami masih menunggu situasi membaik,” katanya.

Sementara itu, pengurus PHRI Sulawesi Tenggara mengusulkan agar ribuan karyawan hotel dan restoran yang dirumahkan akibat dampak pandemi Covid-19 menerima kartu prakerja. Sekretaris Umum PHRI Sultra Eko Dwisasono di Kendari mengatakan 1.116 pekerja industri perhotelan dan restoran terdampak virus corona. Mereka akan menerima paket manfaat senilai Rp 3.550.000.

Rinciannya, dana itu akan dibagikan selama empat bulan. Sebesar Rp 1.000.000 untuk bantuan biaya pelatihan, insentif bulanan Rp 600.000 selama empat bulan, dan insentif penyusunan survei Rp 50.000 per bulan untuk tiga kali survei. “Merumahkan karyawan atau pun memutuskan hubungan kerja adalah pilihan pahit bagi manajemen hotel, tetapi terpaksa karena kondisi keuangan perusahaan tidak mendukung,” kata Eko.

Krisis yang melanda sektor industri perhotelan dan restoran harus diterima karena pandemi Covid-19 dirasakan di seluruh belahan dunia. “Kita tidak mempersalahkan siapa-siapa, tetapi pemerintah sesuai tingkatan diharapkan mengambil langka-langka antisipasi sehubungan dengan ledakan pengangguran,” katanya.

Karena itu, potensi ledakan pengangguran akibat virus Corona memerlukan perhatian karena mengancam stabilitas negara. Menurut Eko, kalau orang-orang sudah kesulitan ekonomi, susah mencari makan, hura hara di depan mata. Inilah yang harus diantisipasi secara bersama-sama.

Saat ini, dari kapasitas 100 kamar, yang terisi hanya 5 kamar, 2 kamar. Bahkan, banyak hotel kosong. Data PHRI Sultra menyebutkan hotel bintang dan non bintang di Kota Kendari sebanyak 130, terdiri dari hotel bintang 30 dan 100-an hotel non-bintang. Dari jumlah tersebut, kata Eko yang juga pemilik Hotel Cendana, tersedia 3.100 kamar dan 6.000 tempat tidur. Sedangkan karyawan yang menggantungkan hidup dari bisnis properti tersebut sekitar 2.000 orang.

Pendapatan Daerah Ikut Tergerus

Masalah di sektor perhotelan sudah berdampak ke penerimaan daerah. Sebagai contoh, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate, Maluku Utara menyatakan, pendapatan asli daerah (PAD) dari jenis pajak hotel, restoran, tempat hiburan dan sektor retribusi parkiran sudah turun.

Kepala BP2RD Kota Ternate, Ahmad Yani Abdurahman di Ternate, Senin kemarin, membenarkan bahwa merebaknya wabah Covid-19 memangkas penerimaan pajak dan retribusi pemerintah kota. Sebab, penerimaan pajak bersumber dari PAD sangat turun, terutama pada jenis pajak hotel, restoran, hiburan termasuk parkir dan sektor retribusi.

Oleh karena itu, Ahmad mengimbau masyarakat untuk bersama-sama memutuskan mata rantai penyebaran ovid-19. Harapannya, pendapatan daerah bisa stabil seperti semula dan pekerjaan kembali dilaksanakan.

Untuk PAD Ternate pada 2019 ditargetkan mencapai Rp153 miliar, tetapi tidak terealisasi. Sedangkan target 2020 baru mencapai 11,6 persen atau Rp13,2 miliar dari target Rp107 miliar. Padahal, Pemkot Ternate semula berencana mengubah sistem retribusi dalam pengelolaan sektor pajak guna menghindari kebocoran pada 2020.

 

Reporter : Antara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here